INTERNASIONAL

[internasional][bleft]

NASIONAL

[nasional][bleft]

ACEH

[aceh][bleft]

TEKNOLOGI

[teknologi][threecolumns]

EKONOMI

[ekonomi][bleft]

SPORT

[sport][threecolumns]

Tahun Ini Aceh Booming Program Pelatihan

* Uang Saku Peserta Rp 109 Miliar

KantoMaya News, Banda Aceh -
Dalam pelaksanaan kegiatan APBA tahun ini, Pemerintah Aceh akan mengalami booming (ledakan) kegiatan pelatihan. Ratusan paket kegiatan pelatihan plus ratusan miliar rupiah uang saku telah ditempatkan dalam APBA 2019 oleh sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

“Sementara untuk anggaran biaya tak terduga yang biasanya digunakan untuk mengatasi masa panik bencana alam, seperti banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, dan lainnya hanya dialokasikan 50 miliar rupiah,” ungkap Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (3/1).

Dasar MaTA menyatakan bahwa pada tahun ini Aceh akan “booming” berbagai jenis kegiatan pelatihan, menurut Alfian, didasarkan pada data alokasi anggaran untuk pelatihan yang terdapat di dalam APBA 2019 yang sudah dievaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Misalnya, untuk uang transportasi dan uang saku peserta pelatihan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 109 miliar. Selanjutnya untuk konsumsi peserta pelatihan disediakan dana Rp 81,4 miliar, untuk pembayaran peneliti, tenaga ahli, dan narasumber diplot anggaran Rp 112,7 miliar. Bukan cuma itu, alokasi anggaran untuk pembelian tas peserta pelatihan juga besar, mencapai Rp 21,3 miliar. Selain itu, masih ada belanja cendera mata senilai Rp 7,8 miliar.

Dari alokasi anggaran tersebut di atas, kata Alfian, sudah dapat diperkirakan, paket kegiatan pelatihannya akan mencapai ratusan paket. Rasanya, jika semua kegiatan pelatihan itu dilaksanakan di Banda Aceh dan Aceh Besar, tidak cukup waktu dan aula serta hotel yang akan dijadikan sebagai tempat penginapan dan pelatihan.

Jumlah peserta pelatihan, lanjut Alfian, bisa mencapai ratusan ribu orang, dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang telah memprogramkan kegiatan pelatihan.

Jumlah peserta pelatihan, kata Alfian, bisa diperkirakan dari pos anggaran untuk pengadaan tas peserta pelatihannya. Anggran untuk beli tas peserta pelatihan mencapaia Rp 21,3 miliar. Seandainya, harga satuan tas pelatihan rata-rata seharga Rp 100.000/unit, maka jumlah tas yang dibeli sebanyak 213.000 unit. “Ini artinya ada sekitar 213.000 orang yang akan menjadi peserta pelatihannya,” sebut Alfian.

Itu baru jumlah tas, belum lagi waktu pelatihannya. Kalau untuk pelatihan biasa, jumlah harinya sekitar 1-2 hari, tapi jika untuk pelatihan guru, jumlah hari latihnya ada yang satu minggu lebih.

Di luar anggaran yang telah disebutkan MaTA itu, kata Alfian, masih ada diklat singkat, kursus, dan pelatihan untuk PNS yang alokasi anggarannya juga cukup besar, mencapai Rp 45 miliar. “Kami bukan tidak setuju dengan kegiatan tersebut, tapi pengalokasian anggarannya ada yang terlalu besar dan perlu dirasionalkan, untuk ditambahkan ke pos belanja publik,” saran Alfian.

Berdasarkan pengalaman dan fakta yang terjadi selama ini, ulas Alfian, setengah kegiatan pelatihan dilakukan tidak sesuai dengan proposal yang dibuat. Hari pelatihannya dipangkas sehingga hemat sewa hotel dan biaya konsumsi. “Tapi pertanggungjawaban keuangannya, tetap sama seperti di proposal awal,” sindir Alfian.

Putra Lhokseumawe ini menambahkan, kegiatan pelatihan bisa menjadi lahan korupsi yang subur. Tidak ada pihak yang mengawasinya, termasuk Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Masing-masing pihak sibuk dengan program kegiatan pelatihannya.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin yang dikonfirmasi mengenai program kegiatan pelatihan yang ada di dinasnya mengatakan, anggaran pelatihan yang terdapat di dinasnya tidak mencapai ratusan miliar, tapi hanya Rp 36,8 miliar.

Anggaran pelatihan senilai itu, lanjut Syaridin, digunakan untuk program pelatihan peningkatan mutu guru PNS, mutu guru kontrak SMA, SMK, dan SLB untuk semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran yang diuji saat Ujian Nasional (UN). Jumlah paketnya ada sekitar 114 paket.

Lokasi pelatihannya, kata Syaridin, tersebar di 20 kantor cabang dinas pendidikan yang terdapat di kabupaten/kota dan tidak menumpuk pada satu atau dua daerah. Hal itu dilakukan, untuk memudahkan para guru yang berada di daerah terpencil bisa mengikuti pelatihan peningkatan mutu dan kompetensi guru.

Pelatihan peningkatan mutu guru, menurut Syaridin, mutlak harus dilakukan setiap tahun. Tujuannya, untuk menyampaikan metode mengajar terbaru, penyegaran wawasan, dan pengetahuan para guru dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang serbadigital saat ini. “Peningkatan mutu dan wawasan guru akan memberikan dampak positif bagi siswa. Mutu lulusan akan semakin baik dan terus meningkat rankingnya,” demikian Syaridin.

Pakar ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Rustam Efendi MEcon berpendapat, pelatihan memang penting, tapi program dan kegiatan yang dilakukan haruslah terukur manfaatnya untuk anak didik dan lulusan. “Kami bukan berprasangka buruk, tapi banyak program pelatihan yang dibuat kurang memberikan manfaat bagi peserta maupun dampak berikutnya. Silakan buat pelatihan yang banyak, tapi sasaran dan manfaat dari pelatihannya harus jelas, bermanfaat bagi masyarakat, SDM meningkat, dan berdampak positif bagi pembangunan daerah,” kata Rustam.

Ia ingatkan, jangan karena Aceh masih menerima dana otsus yang besar setiap tahun sekitar Rp 8 triliun, lalu program dan kegiatan pelatihan yang dibuat. “Kulitnya untuk kemajuan pembangunan daerah, tapi isi di dalamnya untuk kesejahteraaan pelaksana pelatihan. Sementara nasib rakyat tak berubah, tetap banyak yang miskin dan menganggur,” sindir Rustam.

“Anggaran pelatihan yang tidak penting dan strategis, perlu dipangkas dan kalau perlu distop, dialihkan ke pos anggran yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, TAPA dan DPRA, harus bertindak tegas dan tidak diam menontonnya,” ujar Rustam Effendi.

Mantan Plt Gubernur Aceh, Dr Azwar Abubabar MM juga mengaku prihatin jika APBA 2019 masih boros dan banyak menampung kegiatan yang tidak terlalu bermanfaat dan tak jelas indikator keberhasilannya. “Boros, tidak tepat sasaran, dan ujung-ujungnya tidak fungsional itu adalah problema klasik penggunaan anggaran pemerintahan di banyak provinsi. Aceh jangan sampai berkutat dengan persoalan yang sama,” kata Azwar yang secara khusus menelepon Serambi menanggapi judul headline berita kemarin, APBA 2019 Boros.

serambinews.com
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


Loading...